Perselisihan Hubungan Industrial

Standard

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha  dengan pekerja/serikat pekerja.

4 Jenis Perselisihan Hubungan Industrial:
1. Perselisihan hak
2. Perselisihan kepentingan
3. Perselisihan PHK (pemutusan hubungan kerja)
4. Perselisihan antar serikat pekerja

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

(31 Januari 2013)

Pemutusan Hubungan Kerja

Standard

Berbagai berita kita baca baik di dalam maupun luar negeri banyak PHK di perusahaan tambang.

Baik tambang di bidang batubara dan sumber daya mineral seperti emas, nikel dan lainnyaa ataupun di bidang minyak dan gas bumi.

Sesungguhnya PHK di bidang usaha apapun hampir sama dan mirip penyelesaiannya. Untuk itu bagaimana Peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengatur tentang PHK?

Ada 2 Undang-undang yang terpenting yang berkaitan dengan PHK di Indonesia :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur apa definisi PHK, kategorinya. PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. (Pasal 1. 25)

2. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial

Pada 2. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial diatur bagaimana tata cara penyelesaiannya apabila terjadi PHK.

(15 Januari 2013)

Hubungan Industrial yang Harmonis

Standard

HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

Arti Hubungan Industrial dalam arti luas

•       Hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. (Prof. Payaman Simanjuntak)

Pemangku Kepentingan dalam arti luas

•       Pengusaha

•       Pekerja

•       Pemerintah

•       Masyarakat (Vendor/Supplier dan Pembeli/Pelanggan)

Kepentingan Pemerintah

•       Sumber kesempatan kerja

•       Sumber penghasilan masyarakat

•       Sumber pertumbuhan ekonomi

•       Sumber Devisa

•       Menjamin penyediaan dan arus barang bagi masyarakat konsumen dan produsen lain

•       Sumber pendapatan negara baik pajak perusahaan dan pajak penghasilan

Hubungan Industrial sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

•       Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat 16 UU 13/2003 )

•       UU 13/2003 mengatur lebih lanjut dalam BAB XI tentang Hubungan Industrial, Bagian Kesatu Umum Pasal 102 ayat 1,2,3

Fungsi  Pemerintah dalam Hubungan Industrial

•       Menetapkan kebijakan

•       Memberikan pelayanan

•       Melaksanakan pengawasan

•       Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Tujuan Pembinaan  dan Pengembangan Hubungan Industrial

•       Menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha

•       Menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat

Hubungan Industrial dalam arti sempit

•       Hubungan antara manajemen dan pekerja atau “Management Employees Relationship”

•       Karena pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari  adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. 

Kata Kunci Tujuan Hubungan Industrial

•       Aman

•       Harmonis

•       Peningkatan Produktivitas

•       Menjamin kepentingan Pengusaha dan Pekerja

Arti Produktivitas

•       Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu;daya produksi

•       Produktif adalah banyak mendatangkan hasil

•       Produksi adalah 1) hasil;penghasilan;barang yang dibuat atau dihasilkan atau 2) kegiatan utk menimbulkan atau menaikkan faedah/nilai suatu barang/jasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kepentingan Pengusaha dalam Perusahaan

•       Menjaga/mengamankan asetnya

•       Mengembangkan modal/aset untuk memberi nilai tambah

•       Meningkatkan penghasilan pengusaha

•       Meningkatkan kesejahteraan pekerja

•       Aktualisasi diri sebagai manajemen yang sukses

Kepentingan Pekerja dalam Perusahaan

•       Kesempatan Kerja

•       Sumber penghasilan

•       Sarana melatih diri, memperkaya pengalaman

•       meningkatkan keahlian/keterampilan kerja

•       Tempat mengembangkan karier

•       Aktualisasi keberhasilan:mencapai puncak karir

Fungsi Pemerintah

•       Menetapkan kebijakan

•       Memberikan pelayanan

•       Melaksanakan pengawasan

•       Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Fungsi Pengusaha dalam HI

•       menciptakan kemitraan

•       mengembangkan usaha

•       memperluas lapangan kerja

•       memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Fungsi Pekerja dalam HI

•       menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya

•       menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi

•       menyalurkan aspirasi secara demokratis

•       mengembangkan keterampilan dan keahliannya

•       memajukan perusahaan

•       bila ada Serikat Pekerja (SP) maka SP turut  memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Sumber:

•       Buku Managemen Hubungan Industrial, Prof Payaman Simanjuntak

•       UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

•       Kamus Besar Bahasa Indonesia

(11-01-2013)

 

Apakah “Offering Letter diatur dalam UU Ketenagakerjaan

Standard

Memang tentang “Offering Letter” tidak diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. namun dalam praktik Hubungan Industrial sehari-hari menjadi pegangan antara para pihak hakni Pekerja dan Pengusaha sebagai tanda dimulainya Pekerjaan dan mengikat para pihak Ini yang saya maksud dengan hubungan kerja awal.

Adapun yang diatur adalah Perjanjian Kerja yang merupakan bukti dari Hubungan Kerja dimana formatnya diatur secara rinci dalam  UU 13/2003.

20-12-2012

Offering Letter setelah ditandatangani dapat dibatalkan?

Standard

Pertanyaan :

Selamat siang,
Ada salah seorang teman saya, yang setelah mendapatkan offering letter yang tentu saja ditanda tangani oleh Presdir perusahaan tersebut menerima offer tersebut dan menanda tanganinya.
Kemudian tiba-tiba saja pihak perusahaan membatalkan tawaran tersebut secara sepihak.
Apakah hal ini sah menurut hukum ketenaga kerjaan dan hukum perdata(perjanjian)
Mohon sharing knowledgenya.
salam

jawab :
Berikut jawaban saya:

1. Sebaiknya memang kita mengetahui apa isi lengkap “Offering Letter” itu.  
2. Biasanya Offering Letter baik dari segi hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata setelah ditanda tangani merupakan perjanjian sebagai bukti Hubungan Kerja awal.
3. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah
4. Setelah Offering Letter biasanya ada Perjanjian Kerja 
5. Perjanjian Kerja menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
6. Silakan bernegosiasi kepada perusahaan tersebut bahwa ini sudah ada perjanjian, siapa tahu mereka berubah pikiran
7. Bila memungkinkan ada kompensasi  atau biarkan saja agar teman tetap mempunyai “Image” baik terhadap perusahaan itu. (bisa jadi kalau calon lain juga batal, dia dipanggil lagi) tergantung teman memaknai perusahaan dan kondisi kebutuhannya.
19-12-2012

Pengusaha & Pekerja Harmonis, Kunci Sukses Perusahaan

Standard

Pengusaha & Pekerja HarmonisKunci Sukses Perusahaan
Perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila hubungan antaraPengusaha/Manajemen dengan Pekerja harmonisKondisi Perusahaan yang tidakstabil apalagi berhenti produksi akan membahayakan usahaPihak lain juga akanterpengaruh seperti supplier atau para pemasok dan juga masyarakat sebagaipengguna terganggu.

Kasus terkini adalah pemogokan pekerja P.T. Freeport yang mengganggu produksiperusahaan tersebut bahkan sampai mempengaruhi harga emas dunia.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubunganindustrial bertujuan menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dalam rangkapeningkatan produktivitas usaha.

Kepentingan Pengusaha antara lain mengamankan asetnyamengembangkanmodalnyameningkatkan penghasilanSedangkan kepentingan Pekerja antara lainadalah sebagai  sumber penghasilan dan pengembangan diri.

Kepentingan yang berbeda ini harus dijaga agar tidak menimbulkan konflksengketaatau perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihakAkan sangat memakanwaktu  dan biaya apabila antara Pengusaha dan Pekerja mengikuti prosedurperselisihan sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial. 

Oleh karena itu sebaik mungkin hindari perselisihan apalagi masuk ke PengadilanHubungan Industrial dengan membenahi hubungan yang harmonis antara Pengusahadan PekerjaKata kunci hubungan industrial adalah amanharmonispeningkatanproduktivitasdan menjamin kepentingan Pengusaha dan Pekerja.

Aside

PELAJARAN DARI TRAGEDI BATAM

Oleh : Siraj El Munir Bustami

24 April 2010

 

Kekerasan lagikini insiden terjadi  di Perusahaan GalanganKapal PT. Drydocks Worls Graha di Pulau Batam, yang diamukmassa buruh pada hari Kamis lalu sehingga menyebabkankerusakan sejumlah fasilitas perkantoran dan pabrik (Kompas 24 April 2010). Ini adalah api dalam sekam yang sudah dipendamdan mengkristal yang mungkin bisa terjadi lagi bila tidakdiantisipasiTindakan anarkis Pekerja yang merusak asset Perusahaan dimana mencari nafkah untuk menghidupi keluargamereka patut kita sesalkan. Perlu biaya mahal untukmemperbaiki kondisi perusahaan agar berjalan kembali secaranormal, padahal sesungguhnya apabila tidak terjadi biayatersebut bisa dialokasikanuntuk pengembangan usaha ataupeningkatan kesejahteraan pekerja galangan kapal tersebut.

Tak dapat dibantah insiden Batam bukan saja merupakankerugian bagi perusahaan Galangan Kapal tersebut namun dapatmerugikan kita semua. Hendaknya Insiden ini menjadipembelajaran bahwa harus ada koreksi dalam permasalahanketenagakerjaan di Indonesia. Kita tidak ingin permasalahanketenagakerjaan atau hubungan industrial yang sesungguhnyabisa diselesaikan secara bipartit yakni antara Pengusaha danPekerja dapat berefek domino pada permasalahan lain yangtidak terkirakan bahkan dari segi kepentingan ekonomi bangsadapat mempengaruhi iklim investasiLebih dari itu dalam kasusini terjadi di perusahaan asing yang mana bila hubungan kerjatidak dikelola dengan komunikasi yang baik dapatmembangkitkan harga diri bangsa pekerja atau nasionalisme.

Beberapa Konvensi ILO (International Labor Organization Core Convention) menyatakan bahwa pekerja dan Pengusaha adalahsederajat. Hampir semua Konvensi ILO sudah diratifikasi olehUU kita dan seyogyanya harus dijalankan kedua belah pihak dandidukung oleh Pemerintah agar ini tercermin daalam keseharianhubungan kerja. Pengusaha membutuhkan Pekerja dansebaliknya Pekerja membutuhkan Pengusaha. Tidak ada yanglebih tinggi dari itu karena saling membutuhkan. Tidak akantercapai tujuan Pengusaha apabila tidak ada Pekerja yangmembantunyaSebaliknya Pekerja juga tidak bisa menafkahikehidupannya tanpa upah dari Pengusaha.

Kondisi Indonesia yang masih banyak penggangguran masihmembuat bingung Pemerintah saat ini dalam membuat skalaprioritas kebijakannya. Mana yang lebih didahulukan apakahmembuat lapangan pekerjaan dalam rangka menyerap tenagakerja mengurangi pengangguran atau meningkatkanperlindungan hak pekerja dan kesejahteraan pekerja yang sudahbekerja dan keluarganya.

Namun dari kasus-kasus perselisihan hubungan industrialketenagakerjaan di Indonesia yang masuk ke PengadilanHubungan Industrial ternyata mayoritas  perkara dimenangkanoleh PengusahaApalagi kita sangat paham dengan konstruksimafia peradilan dan peradilan siapa yang punya uang dialahyang menang. Yang barang tentu Pekerja tidak memilikikemampuan untuk itu.

Pada tragedi Batambila ada komunikasi yang baik antaraPengusaha dan Pekerja tentu dapat dihindarkan. Kita yakinbiaya komunikasi serta biaya-biaya yang normatif sekalipunapabila dipenuhi jauh lebih murah dibandingkan kerusakan ataupembakaran aset-aset perusahaan. Pengusaha dituntut cerdasdalam mengkalkulasi bisnis dan memamahi posisi dan salingmenghargai  satu sama lainsehingga tidak akan terjaditindakan-tindakan yang kasar dilakukan Pengusaha apalagimemaki-maki dengan kata-kata yang merendahkan bangsaIndonesia apalagi dilakukan Pengusaha asing kepada Pekerjalokalsangat berbahayaAda cerita dari seorang Teman WNIyang bekerja di Dubai bagaimana para ekspatriat sangat patuhdan sopan terhadap Warga Dubai, malah Pengusaha Dubaimnghimbau bila ada  Ekspatriat dari negara lain yang berusahaatau bekerja di Dubai dan melakukan pelecehan terhadap temanyang WNI bisa dibantu untuk proses pendeportasianDalam halperusahaan Galangan Kapal ini sungguh malang PekerjaIndonesia, mereka bekerja di Indonesia namun karenaketidakmampuan kita dan Pemerintah membuat lapanganpekerjaan yang mandiri, datanglah investor asing yangkemudian membuka lapangan pekerjaan dengan  upah yangmurah apalagi ditambah pelecehanyang sesungguhnya tidaksaja melecehkan pekerja Indonesia namun juga melecehkanbangsa Indonesia.

Perlu introspeksi berbagi pihakPekerja diharapkan tidak hanyamenuntut hak-haknya sajanamun juga harus dapatmembuktikan kinerja dan prestasi kerja yang baik. SerikatPekerja juga perlu tenggang rasa dan ditantang berfikir danmemahami kondisi Perusahaan serta ekonomi bangsa Indonesiadimana masih banyak pengangguran sehingga Pekerja danSerikat Pekerjapun juga bertanggung jawab untuk menjagakesukseskan investasi jugaPengalaman penulis berkunjung keSerikat Pekerja Toyota Motor Nagoya, Jepangternyata banyakpraktik-praktik efisiensi dalam produksi mobil Toyota itubanyak merupakan usulan Serikat Pekerjakarena mereka sangatcinta Perusahaan dan ingin long life employement merekaingin seumur hidup bekerja di Toyota sehingga mereka harusmenjaga perusaahaan dan terus berfikir agar perusahaan efisiendan untung, sehingga akhirnya mereka juga dapat meningkatkankesejahteraan dan mempunyai masa depan.

Pengusaha diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik denganPekerja dan menjadikan Pekerja sebagai aset perusahaan,disebagian perusahaan Human Resources Development kinisudah diganti dengan Human Capital Development sebagaibentuk apresiasi Pengusaha kepada PekerjaPengusahadiharapkan dapat melaksanakan usaha ketentuan PeraturanPerundang-undangan ketenagakerjaan dengan baikdenganharapan agar Pekerja mempunyai ‘sense of belonging’ yangtinggi di Perusahaan, bekerja secara maksimal danberproduktifitas tinggi sehingga perusahaan menjadi efisien danuntung.

Selain tanggung jawab kita semua , tugas utama pemerintahmembuat kebijakan dan menciptakan lapangan pekerjaan barusesegara dan seluas mungkinkarena Pemerintah seyogyannyaada untuk melayani rakyatnyaTugas DPR dan Pemerintahmembuat Undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan yangakomodatif sehingga perlu dipelajarai apakah UU 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan ini perlu direvisi dan masuk padaProlegnas 2010-2015. Dan tugas Pemerintah pula  mengawasisecara adil dan seimbang bagi kepentingan pengusaha danpekerjaPemerintah perlu berdiri tegak kepada investor asing,kita paham bahwa ditengah penganguran yang begitu besar,Pemerintah kadang tidak bisa memilah mana investasi yang baikbahkan sepertinya tidak punya ‘harga diri’ sehingga investorasing atau negara donor dapat mendikte bisa berbuat sesukahatinya padahal melenceng dari tujuan investasi.

Di tingkat nasional Forum Tripartit antara Pemerintah,Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja dibantu DPRharus terus dilanjutkan dengaan perwakilan-perwakilan dariPengusaha dan Pekerja yang benar-benar representatif sehinggaada komunikasi dan solusi perbaikan bagi kondisiketenagakerjaan di Indonesia.

Mari kita terus berjuang bersama atasi pengangguran, bantuPengusaha agar sukses dan untunglindungi Hak Pekerja,Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja dan keluarganya dankesemuanya dalam rangka memperkuat bangsa Indonesia yangkita cintai ini. (Minggu, 24 April 2010)

 Pelajaran Dari Tragedi Batam